LBH: Pemerintah Belum Siap Hadapi Perkembangan Fintech

Nov 12, 2018 | kumparan.com

LBH: Pemerintah Belum Siap Hadapi Perkembangan Fintech
Fatmawati, bukan nama sebenarnya, pernah diminta menari telanjang di atas rel kereta oleh penagih utang suatu aplikasi pinjaman online bila ingin utangnya lunas. Sebelumnya, perempuan berumur 30an tahun itu rutin diteror oleh debt collector melalui telepon dan whatsapp minimal lima kali sehari.

Ia dan puluhan orang lainnya sempat melaporkan tindakan sewenang-wenang para penagih utang itu ke Polda Metro Jaya. Dari 30, hanya dua orang saja yang dibuatkan laporannya.

“Setelah saya melihat dua teman saya yang buat laporan (di Polda) tapi nggak ada tindak lanjut, saya jadi malas (melaporkan),” ujar Fatma kepada kumparan, Rabu (7/11).

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun menjadi tempat terakhir para kreditur aplikasi pinjaman online mengadukan persoalan yang membelit mereka. Sampai saat ini, sudah 283 kreditur yang meminta pendampingan dan advokasi ke lembaga itu, lantaran laporan mereka ke kepolisian tidak direspons.

Kebanyakan dari mereka mengadukan proses penagihan yang intimidatif dan penuh teror. Ketidakmampuan para kreditur melunasi utang bukan tanpa alasan. Mereka mengeluhkan skema bunga yang tidak jelas perhitungannya, serta aturan terkait denda dan provisi (biaya administrasi) yang tidak transparan di awal.

“Kalau kita pinjam Rp 1 juta dan balikin Rp 1,4 juta,” kata Fatma. Padahal sebelumnya, ia meminjam Rp 1 juta, dan harus membayar Rp 1,25 juta.

Akibat skema bunga yang tidak jelas semacam itu, para kreditur mesti gali lubang tutup lubang. Ironisnya, mereka melakukan itu dengan meminjam dana di aplikasi pinjam online lainnya. Jadilah mereka terlilit lingkaran setan hutang yang tak berkesudahan.

Ketidakmampuan membayar plus proses penagihan yang intimidatif membikin para kreditur macet putus asa. Salah satunya dialami Larasati, bukan nama sebenarnya, yang mencoba bunuh diri dan menjual organ tubuhnya karena sudah patah arang.

Menurut Pengacara publik LBH bidang perkotaan dan masyarakat urban, Jeanny Silvia Sari Sirait, persoalan yang dialami oleh para kreditur, salah satunya, disebabkan ketidaksiapan regulasi dari pemerintah terhadap perkembangan teknologi pinjam online.

Saat ini, LBH sedang berupaya memediasi dan mengadvokasi aspirasi dari para kreditur yang rata-rata merupakan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Mediasi dilakukan dengan pihak perusahaan pinjam online, salah satunya, untuk merestrukturisasi utang mereka.

LBH juga mengadvokasi agar pemerintah menyiapkan regulasi dan sistem yang relevan dengan perkembangan teknologi pinjam online.


(Kredit foto: Freepik)